JAKARTA – Pemerintah resmi memperkenalkan Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045 sebagai peta jalan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan data. Dokumen strategis tersebut diluncurkan di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (26/2/2026), dan diproyeksikan menjadi fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa rencana induk ini dirancang sebagai acuan terpadu bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Seluruh program transformasi digital ke depan diarahkan selaras dengan target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar digitalisasi layanan, melainkan perubahan menyeluruh dari pendekatan e-government yang sektoral menjadi sistem pemerintahan digital terintegrasi. Konsep baru ini menitikberatkan pada layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (user-centric), ditopang interoperabilitas sistem serta integrasi data lintas instansi.
Ia menekankan bahwa data menjadi fondasi utama pembangunan. Dengan pengelolaan data yang akurat, terstandar, dan saling terhubung, kebijakan publik dapat disusun lebih presisi dan berdampak nyata. Penguatan tata kelola data pun menjadi prasyarat agar ekosistem pemerintah digital berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, hingga mitra pembangunan. Ia mengakui masih ada tantangan besar, seperti fragmentasi aplikasi, keterbatasan infrastruktur, hingga minimnya kolaborasi lintas sektor.
Peluncuran ini turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Ke depan, implementasi rencana induk ini diharapkan mampu melahirkan pemerintahan yang adaptif, aman, terintegrasi, serta memberikan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Transformasi digital ini sekaligus diposisikan sebagai pengungkit daya saing nasional dalam dua dekade mendatang
0 Komentar